Best Blogger Tips
Back to Top
Blogger Top Gadget
Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Negeri Amuntai | Media Informasi & Transpransi Pengadilan Negeri Amuntai

Pengumuman

    Jejak Pendapat

    Chat With Operator PN Amuntai
     

    FOCUS PENGADILAN NEGERI AMUNTAI

    INFORMASI TERBARU

    Banjarmasin – Humas. Beberapa syarat dalam mewujudkan Badan Peradilan yang agung tanpa menunggu sampai tahun 2035, yaitu seluruh jajaran Pengadilan harus memahami cetak biru dan menuangkan dalam rencana proagram


    Untuk mewujudkan badan Peradilan yang agung tidak perlu menunggu tahun 2035, meski menurut cetak biru Mahkamah Agung pencapaian visi tersebut akan dicapai dalam rentan waktu 2010 – 2035, visi tersebut dapat dicapai dalam waktu 10 sampai 15 tahun, ujar Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH dalam pembinaan teknis dan administrasi yudisial terhadap para ketua, wakil ketua, hakim dan panitera sekretaris tingkat pertama dan banding dari 4 (empat) lingkungan se-wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Sabtu 12 April 2014, bertempat di hotel Novotel Banjarmasin. Rapat ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar, para Hakim Agung, Eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung.

    CAPAIAN MA DI TAHUN 2013

     Jakarta - Humas, MA tahun 2013, pasca era reformasi tahun 1998, seluruh kementerian dan lembaga negara melakukan reformasi birokrasi, tak terkecuali pada MA. Membangun semangat pembaruan peradilan, MA melakukan terobosan, khususnya dalam bidang penyelesaian perkara yang terangkum dalam sistem manajemen perkara.

    Seiring perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat akan proses peradilan modern dan berbiaya murah, maka di tahun 2012 memulai pembangunan CTS/SIPP (Case Tracking System/ Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada pengadilan tingkat pertama. CTS memuat informasi yg lebih detail lagi mulai dari jadwal sidang, jenis perkara, nama terdakwa, hingga putusan pengadilan Sampai November 2013, jumlah pengadilan yang sudah memiliki CTS aktif adalah 350 pengadilan negeri. Sementara pada pengadilan agama, layanan perkara online dikenal dengan nama SIADPA.

    Majelis Kehormatan Hakim Jatuhkan Sanksi Non Palu

     

    JAKARTA – HUMAS :" Majelis Kehormatan Hakim kembali digelar hari ini, kamis, 7 November 2013 bertempat di Ruang Wiryono Mahkamah Agung RI dengan hakim terlapor Sintong Monogari Siahaan, SH yang kini bertugas di Pengadilan Negeri Bekasi.

    Saksi, Bukti dan dokumen terkait turut dihadirkan dalam persidangan ini dan menjadi bahan pertimbangan Majelis Kehormatan Hakim yang terdiri dari :Dr. Ibrahim, SH., MH., LLM(Anggota Komisi Yudisial ), Prof. Dr. H. Eman Suparman, SH., MH(Anggota Komisi Yudisial),H.Imam Anshori Saleh, SH., M.Hum(Anggota Komisi Yudisial ),Dr. H. Abbas Said, SH., MH(Wakil Ketua Komisi Yudisial ), Soltoni Mohdally, SH., MH (Hakim Agung Mahkamah Agung),Dr. H. Supandi, SH., M.Hum (Hakim Agung Mahkamah Agung),Prof.Dr.T Gayus Lumbuun,SH., MH (Hakim Agung Mahkamah Agung) dan menyatakan bahwa hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim berupa tindakan asusila dan menjatuhkan sanksi hakim di non-palu kan selama 1 Tahun.(humas

    Bahas Restrukturisasi Organisasi, Panitera MA Terima Kunjungan Markus Zimmer

     

    Jakarta | (23/10) Markus Zimmer, sang pendiri IACA (International Association for Court Administrator) yang kini menjadi konsultan ahli C4J (Changes for Justice), bertemu dengan Panitera MA, Soeroso Ono,  pagi tadi (Rabu, 23/10). Bersama Tim  C4J yang terdiri dari Atja Sondjaja, Aria Bima dan Khirunnisa, Markus berdiskusi tentang Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung. Dalam paparannya, Markus menekankan pentingnya IT bagi  pengadilan 

    PELAKSANAAN IBADAH QURBAN UNTUK WARGA PENGADILAN NEGERI AMUNTAI

     www.pn-amuntai.go.id | 17 Oktober 2013

    Hari ini Kamis 17 Oktober 2013 atau bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1434 H, di Lapangan Bulutangkis Pengadilan Negeri Amuntai dilaksanakan acara ibadah Qurban yang diikuti seluruh Hakim dan karyawan PN Amuntai,